TULISAN_4SS_Perekonomian Indonesia (Pengaruh Bisnis Kecil Terhadap Ekonomi Suatu Negara )

Pengaruh Bisnis Kecil Terhadap Ekonomi Suatu Negara

Bisnis kecil merupakan suatu faktor pendorong perekonomian suatu negara apabila bisnis kecil tersebut dikelola secara benar dan mampu menaikan hajat hidup orang banyak yang bagian perekonomian menengah - kebawah.

Bisnis dapat diibaratkan,Sekumpulan uang kecil yang dikelolah oleh sekumpulan kelompok orang banyak sehingga  berubah menjadi Barang nyata dan diedarkan secara Konvensional atau sistem bagi hasil yang akan menghasilkan sekumpulan uang banyak.

Usaha Kecil Menengah (UKM) sebenarnya menempati posisi strategis dalam perekonomian di Indonesia. Dari segi penyerapan tenaga kerja, sekitar 90% bekerja pada sektor usaha kecil menengah. Di Jepang, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat telah dikaitkan dengan besaran sektor UKM. Sumbangan UKM terhadap penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II juga tidak bisa diabaikan.
Dengan melihat kenyataan tersebut, negara-negara berkembang mulai merubah orientasinya ketika melihat pengalaman di negara-negara industri maju tentang peranan dan sumbangan UKM dalam pertumbuhan ekonomi.
Ada perbedaan titik tolak antara perhatian terhadap usaha kecil di negara-negara sedang berkembang (NSB) dengan di negara-negara industri maju. Di NSB, posisi UKM dalam keadaan terdesak dan tersaingi oleh usaha skala besar dan menengah. Sedangkan di negara-negara maju, UKM selalu mendapatkan perhatian yang cukup karena memiliki faktor-faktor positif yang selanjutnya ditularkan ke NSB.

Beberapa keunggulan usaha kecil dibandingkan usaha besar antara lain :

1. Inovasi dalam teknologi dapat dengan mudah dilakukan dalam upaya pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam usaha kecil.
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja yang cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja cukup tinggi.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Dari keunggulan-keunggulan tersebut, yang paling menonjol adalah adanya kemampuan penyerapan tenaga kerja. UKM memang mempunyai fleksibilitas yang lebih besar daripada USB (Unit Skala Besar). Hal ini disebabkan karena dalam pengambilan keputusan dan inovasi, USB lebih sering terhambat oleh birokrasi dan kaku. Bagi orang-orang yang kreatif dan inovatif, hal demikian kurang menarik dan terdapat kecenderungan mendirikan usaha sendiri.

Sumber:

http://arjabodi.blogspot.co.id/2011/10/pengaruh-bisnis-kecil-terhadap-ekonomi.html

https://www.google.co.id/search?q=bisnis+usaha+kecil&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8q4iDt8vMAhWTco4KHT0pC24Q_AUIBygC#imgrc=y77orAnO9J7fQM%3A

TUGAS_5SS_Perekonomian Indonesia ( PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA )

Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia

 

A.Masalah Sumber Daya Alam struktur Penguasaan Sumber Daya Alam

Sumberdaya alam merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ketersediaan sumberdaya alam baik hayati maupun non-hayati sangat terbatas, oleh karena itu pemanfaatannya baik sebagai modal alam maupun komoditas harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan karakteristiknya.

Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumberdaya alam (natural resource oriented) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.

Namun kenyataannya apa yang diidealkan dan diharapkan sebagaimana  uraian di atas adalah jauh dari harapan, telah terjadi banyak kerusakan atas SDA kita, yang ternyata persoalan pokok dari sumber daya alam (dan lingkungan hidup) yang terjadi  selama ini justru dipicu oleh persoalan Hukum dan Kebijakan atas sumber Daya Alam tersebut.

Oleh karenanya dengan melihat kondisi di atas Hukum Sumber Daya Alam sebagai bagian dari Hukum Tata Ruang dan Sumber Daya Alam, di mana hal ini sebagai mata kuliah baru di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama, yang pada dasarnya merupakan materi kuliah yang mempelajari persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan atau tentang sumber daya alam adalah menjadi hal yang penting untuk dipahami dan dipelajari guna memahami persoalan-persoalan hukum yang muncul dan melingkupi sumber daya alam di Indonesia.

Istilah dan Pengertian

Istilah Sumber Daya Alam sendiri secara yuridis dapat ditemukan di Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR RI/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, khususnya Bab IV Arah Kebijakan Hurup H Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup angka 4, yang menyatakan: “Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang”.  Demikian juga  pada ketentuan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam, khususnya Pasal 6 yang menyatakan: “Menugaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut,mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan dengan Ketetapan ini.”

Sedang pengertian Sumber Daya Alam (SDA) sendiri secara yuridis cukup sulit ditemukan, namun kita dapat meminjam pengertian SDA ini dari RUU Pengelolaan SDA yang memberikan batasan/pengertian sebagai berikut: “Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan  makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun non hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan”.

B. Kebijakan Sumber Daya Alam Struktur Penguasaan Sumber Daya Alam

Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:

• Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
• Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
• Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
• Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :

• Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi.Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

• Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif

• Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

• Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum,  perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan  pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan  berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

• Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak- pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan,  pelaksanaan sampai pengawasan.

C. DOMINASI SDA DI INDONESIA

Persoalan kedaulatan atas SDA ini perlu diajukan, karena sejumlah pertimbangan mendesak. Pertama, penguasaan asing atas SDA terutama sektor tambang, migas dan perkebunan skala besar, semakin masif. Data menunjukan, di sektor pertambangan, 89 persen dikuasai asing. Demikian juga sektor migas, asing menguasai 64 persen.

Bagaimana di perkebunan dan kelautan? Perkebunan, saat ini setidaknya 68 persen juga dikuasai modal asing. Adapun kelautan dan perikanan, operasi pencurian ikan dan kekayaan laut oleh kapal-kapal asing di wilayah laut Indonesia, telah merugikan negara triliun rupiah setiap tahun. Tanpa usaha untuk penegakkan hukum yang tegas.

Singkatnya, kedaulatan rakyat atas kekayaan dan sumber daya alam belum terwujud. Kehendak merdeka 100 persen di bidang ekonomi dan politik, sebagaimana digelorakan salah seorang Bapak Republik, Tan Malaka, masih jauh tercipta. Neokolonialisme dan imperealisme masih menggerogoti penguasaan dan pengelolaan SDA negeri. Modal asing masih berjaya dan dianggap raja. Di sisi lain, akses dan kontrol rakyat atas SDA semakin lemah dan tak terlindungi negara.

Data diatas menunjukkan beberapa perusahaan besar asing yang menguasai lahan tambang di Indonesia. Dapat dilihat bahwa berdasarkan catatan BPK, kepemilikan perusahaan tambang oleh asing lebih dominan dibandingkan dengan kepemilikan perusahaan tambang domestik. Pemerintah Indonesia membuka peluang yang cukup besar kepada pemilik modal asing untuk menguasai sumber daya alam secara berlebih. Dampaknya, masyarakat tidak mampu mengelola kekayaan alam karena keterbatasan modal dan pengetahuan menjadi tergilas. Untuk melindungi kepentingan para investor asing, maka pemerintah melibatkan aparat yang terlatih dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Pola pembangunan pertambangan yang dikelola oleh pihak swasta sagat berorientasi pada keuntungan sehingga kepentingan masyarakat terabaikan.

Selain penguasaan tambang dan mineral, sumber daya air minum juga banyak dikuasai oleh asing. Pemerintah menyediakan air bersih bagi masyarakat melalui perusahaan daerah yaitu PDAM. Namun di sisi lain, pemerintah juga membiarkan pihak asing memiliki penguasaan pada sumber daya air untuk dikomersialisasikan menjadi air minum kemasan. Padahal pemerintah sendiri seharusnya mampu menyediakan air minum kemasan untuk dikomersialisasikan. Tentu saja harganya akan semakin murah dan semakin terjangkau karena tidak perlu menyerahkan kepada tangan-tangan asing yang membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi sehingga harga air minum menjadi lebih mahal. Padahal air juga termasuk sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, sudah seharusnya penguasaan sumber daya air sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Upaya Menjalankan Pasal 33 Agar Sesuai dengan Amanat Konstitusi

            Pemerintah sudah seharusnya melakukan segala upaya untuk mengembalikan sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak ke tangan negara dari pihak asing. Nasionalisasi aset harus dilaksanakan secara menyeluruh, ke seluruh sektor pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Bukan malah memperpanjang kontrak hingga berpuluh-puluh tahun seperti apa yang dilakukan oleh PT Freeport. Dalam mengelola kekayaan alam yang paling berhak adalah rakyat Indonesia. Wujudnya bisa diwakili oleh negara ataupun kumpulan individu yang berasal dari warga sekitar. Inisiatif untuk melakukan nasionalisasi aset negara bisa dimulai oleh rakyat yang terkena dampak langsung dari pembangunan pertambangan. Pembuatan undang-undang pun harus tegas dan memihak kepada Indonesia, bukan malah memihak dan menguntungkan pihak asing.

            Apabila hal ini tidak segera dilakukan, sumber daya alam Indonesia semakin lama akan tergerus habis dinikmati oleh pihak asing. Sementara Indonesia hanya menjadi penonton di negeri sendiri melihat pihak asing menikmati hasil bumi Indonesia. Seharusnya Indonesia mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mempertahankan kedaulatan dalam penguasaan sumber daya alam yang ada. Mungkin tidak seratus persen penuh sumber daya alam dikuasai oleh pemerintah, tetapi setidaknya ada pihak swasta yang berasal dari kepemilikan masyarakat (domestik) yang diberikan kesempatan mengelola sumber daya alam tersebut. Tentu manfaatnya akan lebih terasa bagi masyarakat dibandingkan pemerintah menjual aset negara kepada perusahaan asing. Dengan begitu pemerintah dapat mengembalikan amanat konstitusi yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 khususnya tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Karena Rakyat tidak pernah merasakan merasakan hasil pertambangan dari Freeport, Chevron maupun perusahaan swasta asing lainnya, hanya sebagian kecil kelompok yang menikmatinya termasuk elit politik setempat dan terutama investor asing itu sendiri. Penduduk setempat belum tentu menikmati hasil tambang karena mereka tidak memiliki modal ataupun pegetahuan yang cukup. Jadi, keberadaan mereka di negeri ini menyimpang dari amanat konstitusi pasal 33 dan UUPA dimana, reformasi agraria menjadi kerangka pembangunan ekonomi nasional.

SUMBER 

http://srisukmawati97.blogspot.co.id/2015/04/dominasi-sda-di-indonesia.html

http://nurlailyfj.blogspot.co.id/2015/05/pengelolaan-sumber-daya-alam-indonesia.html

https://riskadwicahyanti.wordpress.com/2015/04/22/kebijakan-sumber-daya-alam-struktur-penguasaan-sumber-daya-alam/

http://aldisyalfaniaroon.blogspot.co.id/2015/05/masalah-sumber-daya-alam-struktur.html

https://www.google.co.id/search?q=Pengelolaan+Sumber+Daya+Alam+Indonesia&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwirzdrng5PMAhUKC44KHZEBC3EQ_AUIBigB#tbm=isch&q=peta+sumber+daya+alam+indonesia&imgrc=u7aRfgXTV8N52M%3A

TULISAN_2SS_Perekonomian Indonesia (PENTINGNYA BELAJAR BAHASA ASING)

PENTINGNYA BELAJAR BAHASA ASING

Mempelajari Bahasa Asing merupakan bekal disaat kita semua akan melangkah dalam kehidupan globalisasi. Setiap orang wajib bergelut dalam dunia globalisasi jika ingin berkembang dan tidak berjalan di tempat, Manfaat mempelajari Bahasa Asing sendiri tidak terlalu jauh dengan tujuannya, hanya saja sebagai manfaat tentunya hal ini diartikan lebih spesifik. Dengan menguasai Bahasa Asing seseorang dapat berkomunikasi lebih jauh, sehingga wawasannya dalam teknologi informasi sendiri akan lebih terbuka dan pastinya memiliki modal besar untuk melangkah dalam dunia dengan perkembangan teknologi yang pesat.Ada banyak sekali alasan dan manfaat yang akan anda petik jika Anda bisa menguasai Bahasa Asing.

Berikut alasan mengapa anda perlu belajar Bahasa Asing :

• Untuk meningkatkan pemahaman secara global.
  Jika Anda sudah menguasai bahasa Asing secara benar, maka Anda berpeluang untuk bisa memahami kondisi global saat ini. Paling tidak, Anda sudah mengerti dengan berbagai istilah Asing maupun bisa meng-eksplorasi kondisi dan pemahaman yang berlaku secara global.

• Untuk meningkatkan potensi kerja.
  Tidak bisa dipungkiri, kemampuan Bahasa Asing mutlak diperlukan untuk menunjang karier bagi para karyawan maupun bagi para pencari kerja yang sedang dalam tahap mencari kerja. Bahkan untuk beberapa perusahaan multinasional, kemampuan Bahasa Asing Anda akan langsung di uji pada tahap akhir sesi wawancara. 

• Untuk meningkatkan kemampuan bahasa kita sendiri.
  Kemampuan berbahasa manusia sungguh tidak terbatas, karena pada dasarnya bahasa adalah cara/alat untuk berkomunikasi. Sehingga pada orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa asing yang mumpuni, biasanya juga sangat piawai berkomunikasi dengan bahasanya sendiri.

• Untuk mengasah kognitifitas dan keterampilan dalam hidup
  Bagaimanapun juga keterampilan bahasa adalah skill yang diperlukan setiap manusia. Kebutuhan bersosialisasi dan memahami perilaku manusia adalah alasan kenapa setiap orang butuh mempelajari kemampuan berbahasa dengan baik dan benar.

• Untuk meningkatkan value anda dan agar anda lebih di hormati
  Dengan menguasai bahasa inggris Anda akan lebih dihormati di dalam lingkup sosial Anda, karena tidak semua orang bisa menguasai Bahasa Asing.

• Untuk menjalin persahabatan maupun membangun jaringan internasional
  Anda sudah mahir melakukan percakapan dalam Bahasa Asing? atau Anda sudah jago menulis dengan Bahasa Asing? Maka gunakan kemampuan itu untuk mencari teman dari belahan dunia mana saja (ingatlah bahwa bahasa inggris adalah bahasa dunia) ataupun membangun kerjasama dan jaringan bisnis Internasional Anda.

Bahkan menteri pendidikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Anies Baswedan pernah mengutarakan impiannya terhadap pembangunan bahasa anak-anak muda Indonesia. Berikut Perbincangan perbincangan santai usai acara penganugrahan beasiswa di salah satu perguruan tinggi di Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Apa keinginan terbesar Anda terhadap para pemuda?
Pemuda Indonesia diharapkan menguasai paling tidak tiga bahasa untuk dapat bersaing di dunia internasional.

Bisa disebutkan bahasa apa saja yang minimal harus dikuasai?
Anak-anak muda Indonesia paling tidak harus bisa tiga bahasa. Bahasa daerah, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, atau bahasa asing lainnya seperti Bahasa Mandarin atau Arab.

Bisa dijelaskan alasannya?
Dengan menguasai tiga bahasa tersebut, pemuda Indonesia tidak akan kehilangan akar budayanya sekaligus mempunyai alat untuk menjadi bagian dari dunia. Kita mempunyai potensi untuk itu, karena orang Indonesia bisa berbahasa banyak (bahasa daerah) sebetulnya.

Lalu apa untungnya para pemuda Indonesia bisa menguasai beberapa bahasa?
Jika mempunyai kompetensi bahasa, maka kemampuan yang dimiliki pemuda Indonesia bisa dieskpresikan. Coba pemuda tidak bisa Inggris dibawa ke Singapura. Tidak akan kelihatan kalau dia pintar. Tidak akan kelihatan potensinya. Oleh karena itu, saya menganggap kenapa tiga bahasa itu sangatlah penting.

Jadi dapat disimpulkan jika kita mempelajari banyak Bahasa asing kita akan mendapatkan keuntungan yang setimpal,dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan kita dan mempermudah kita di dunia kerja dan dimanapun kita berada. 

SUMBER

http://randyrinaldi.blogspot.co.id/2013/11/pentingnya-belajar-bahasa-asing_16.html

http://jaringnews.com/politik-peristiwa/interview/4079/anies-baswedan-pemuda-indonesia-harus-kuasai-bahasa